Ini Dia Penyebab Menlu Retno tegaskan penegakan hukum internasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan perlunya penegakan hukum internasional, terlebih dalam membuat perlindungan hak-hak pihak yang lemah. " Penegakan hukum internasional begitu perlu membuat perlindungan pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang terasa kuat ", katanya dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/5).

Debat terbuka yang ambil topik 'Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security' diadakan di Markas Besar PBB, New York. Jadi peluang untuk Indonesia untuk mengingatkan kalau orang-orang dunia yaitu konstiuen dari Dewan Keamanan PBB.

Oleh karenanya, Menlu RI mengutamakan pentingnya Dewan Keamanan PBB menggerakkan mandatnya dalam wujudkan perdamaian serta keamanan internasional dengan jadi sisi dari jalan keluar serta bukanlah sisi dari persoalan tersebut. \

Baca Juga: hukum di indonesia

" Jadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai sama hukum internasional, mengimplementasikan semuanya prinsip serta resolusi yang dibuat supaya tidak seperti saat ini, dimana jadi contoh, banyak resolusi tentang Palestina yang dibuat tidak diimplementasi, kata Retno, dimuka 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Artikel Terkait: motif ekonomi

Penyusunan serta arsitektur lokasi jadi building block, seperti ASEAN, menurut Retno satu diantaranya untuk tercapainya perdamaian serta kestabilan global. ASEAN sudah banyak berperan dalam membuat ekosistem perdamaian serta kestabilan di lokasi Asia Tenggara, dengan memprioritaskan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue serta win-win solution. Perdamaian di lokasi ini pastinya berperan dalam wujudkan perdamaian serta keamanan global.

" ASEAN selalu jadi garda paling depan dalam wujudkan perdamaian bukan sekedar di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik, tutur dia.

Dalam pertemuan itu, Retno juga menyinggung berkaitan insiden serangan teroris di Surabaya. Di tekankan kalau Indonesia tidak takut pada terorisme serta akan tidak berikan ruangan untuk ekstrimisme serta terorisme.

Ia mengajak semua anggota PBB untuk menyatu dalam meningkatkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme serta ekstrimisme.

Debat terbuka ini diadakan dibawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB serta di pimpin oleh Presiden Polandia. Terdaftar 12 petinggi satu tingkat Menteri dan 74 negara anggota PBB turut dan dalam debat terbuka ini.

Topik debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya jumlah pelanggaran pada hukum internasional yang cuma juga akan melahirkan perseteruan serta krisis.

Oleh karenanya, pertemuan ini diinginkan bisa mengingatkan anggota PBB untuk selalu menggerakkan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional serta Piagam PBB.

Komentar

Postingan Populer